Pemprov Sulut Terus Salurkan Bantuan Bagi Korban Bencana Banjir Kota Manado

Pemerintah Provinsi Sulut terus memberikan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah kota Manado.

Gubernur Sulut Olly Dondokembey dan Wagub Steven Kandouw memberikan instruksi langsung kepada para Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut untuk terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat. 

Dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi, Edwin Silangen, Sabtu (2/2/2019) Pemprov Sulut kembali menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat berupa makanan, minuman dan berbagai kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban bencana. Para kepala SKPD turun langsung untuk menyalurkan bantuan.

Bantuan disalurkan di sejumlah wilayah yang berdampak bencana seperti di Bailang, Mahawu, Karangria, Sario, Tuminting, Kampung Ternate, Tanjung, ketang baru, Paal 2, Taas, Molas, Ranotana Weru.

Sekprov menyatakan bantuan ini terus diberikan karena rasa kemanusiaan yang tinggi dan sebagai bentuk perhatian bagi sesama. 

Selain itu juga, Sekprov menginstruksikan kepada Kepala BPBD Provinsi Sulut untuk terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait mengenai penanggulangan bencana seperti ketersediaan tempat pengungsian yang layak bagi para korban, memastikan lokasi bencana serta berapa banyak korban yang terdampak, serta bantuan mendesak yang diperlukan para korban.

Selain itu juga, BPBD yang ada di Kabupaten Kota diminta terus sigap jika terjadi bencana, lakukan bantuan sesuai SOP. Semua pihak terus berkoordinasi agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik.

Diinformasikan juga bagi masyarakat Pemprov terus membuka Posko Penanggulangan bencana yang ada di kantor gubernur dan posko kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulut.

Sementara itu Kaban BPBD provinsi Sulut melaporkan pihak BPBD telah membuka  posko pengungsi di wilayah kota Manado, serta telah di pasang tenda pengungsi di Mesjid Al Munawarah Mahawu Tuminting.(humas provinsi sulut)

Hadiri Rakor Perbatasan , Wagub Sampaikan Permasalahan Batas Negara Yang Terjadi di Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyampaikan berbagai permasalahan pengelolaan batas negara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara langsung Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Menteri Dalam Negeri RI, Thajo Kumolo. 

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019, bertempat di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (28/1/2019). 

Beberapa permasalahan lintas batas negara yang disampaikan Wagub diantaranya penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Philipina karena pihak Indonesia merubah  secara sepihak pas lintas Batas sesuai dgn UU Tentang Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Philipina,  Masalah Undocumented citizen keturunan Sangihe-Philipina dan Philipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8500 jiwa berada di Philipina Selatan. Kapal Roro yg dicanangkan Presiden  melayani perdangan Indonesia-Philipina hanya 2 kali saja berjalan  karena muatan dari Sulut tidak memadai dan juga ekspor seperti komoditi Sarang burung walet terhalang karena Ketentuan dari Kementrian Perdagangan yang kurang menunjang. 

Untuk itu, Wagub meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju. 

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo  menyatakan rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan. 

“Rapat koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.(humas provinsi sulut)